Upah Kerja Tak Jelas, Gubernur dan Kapolda Jawa Barat Diminta Evaluasi izin Operasional PT. SMA

0
1096

Bandung, Merdeka Pos – Buntut pemotongan upah dan jam kerja yang tidak menentu membuat sebagian anggota satuan pengamanan (Satpam) di kota Bandung resah.

Rahmat salah satu orang tua anggota satpam yang menjadi korban aksi pemotongan upah dan jam kerja tak menentu menuturkan,” kepada Merdeka Pos “Saya akan melaporkan buruknya manajemen PT. SMA yang merupakan salah satu perusahaan jasa penyalur tenaga satpam di kota Bandung .

Saya akan melaporkan kepada bapak Gubernur dan Kapolda Jawa Barat selaku instansi yang menerbitkan izin operasional perusahaan jasa pengamanan,” jelas Rahmat

Anak saya dan rekan rekannya telah di zolimi oleh PT. SMA karena :

  1. Upah yang diterima tidak penuh alias di potong oleh Personalia
  2. Jam kerja yang tidak menentu ,selama 13 jam “Tutur Rahmat

Untuk menelusuri kebenaran adanya dugaan pemotongan upah dan jam kerja yang tidak menentu

Tim investigasi Merdeka Pos telah melakukan konfirmasi kepada pihak PT.SMA terkait dugaan aksi pemotongan upah dan jam.kerja

Saat di konfirmasi tentang adanya dugaan pemotobgan upah dan jam kerja rersebut. Rina salah satu staf PT. SMA .”Mengungkapkan Memang benar ada pemotongan upah tersebut kepada setiap anggota satpam di lingkungam PT.SMA dengan besaran potongan
Rp.250.000,-(Admin) + Rp.10.000,-(Admin Manual)+ Rp.60.000,-(BPJS Ketenaga kerjaan),”Ungkap Rina

Rahmat menambahkan anak saya di janjikan akan mendapat gaji oleh pak Alam sebesar Rp 1.650.000,- tapi pada kenyataanya anak saya hanya menerima upah sebesar Rp.1.020.000,-

Saya kecewa sekali kepada pihak HRD PT. SMA dengan adanya pemotongan upah tanpa konfirnasi kepada penerima upah terlebih dahulu, Cukup anak saya yang jadi korban dariPT.SMA, jangan ada lagi jatuh korban kornan baru dari PT.SMA ” tutur Rahmat berhatap

Jurnalis : Hermansyah
Editor : Barata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here