Sengketa Tanah Tol Desari Usai, Haji Rahmat Sebagai Pemilik Sah

0
336

Haji

Sen


Depok,Merdeka Pos Net – Sengketa tanah yang terkena pembangunanJalan Tol Depok-Antasari ruas Jalan Raya Sawangan, RangkapanJaya, Kota Depok, seluas2,4 hektar antara HajiRahmat melawan Drs.Muchdan Bakrie usaidiperiksa dan diadili olehMajelis Hakim PengadilanNegeri Depok dalamPerkaraNo.119/Pdt.G/2019/PN.Dpk, Selasa kemarin (25/08/2020) dengan putusan akhir
memenangkan Haji Rahmat. Berdasarkan putusan tersebut berarti Haji Rahmat sah seacara
hukum menjadi pemilik atas tanah tersebut dan menerima uang pembayaran ganti rugi yang
saat ini dititipkan di Pengadilan Negeri Depok.
Amar putusan Perkara No.119/Pdt.G/2019/PN.Dpk menyatakan Haji Rahmat selaku
pihak Penggugat Intervensi I dalam perkara tersebut dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas 5
hektar dimana sebagiannya seluas 2,4 hektar terkena pembangunan Jalan Tol Desari. Haji
Rahmat memiliki tanah seluas 5 hektar hasil dari jual beli dengan HMT.Bakrie yaitu orang tua
Drs. Muchdan Bakrie, dimana ia sebagai ahli waris HMT.Bakrie membantah jika orang tuanya
telah menjual tanah tersebut kepada Haji Rahmat sehingga terjadilah persengketaan diantara
keduanya yang kemudian diadili di Pengadilan Negeri Depok.
Atas putusan yang memenangkan kliennya, Kuasa Hukum Haji Rahmat, M.IchwanAnshory, SH, mengatakan kepada awak media sesaat pembacaan putusan, ia merasabersyukur atas putusan tersebut karena putusan tersebut benar-benar sesuai dengan data dan
fakta yang terungkap dalam persidangan.
“Proses peradilan seperti ini yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan. Hakim
memutus perkara berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan” kata M.
Ichwan.
Berdasarkan pantauan Pers yang selalu hadir dalam persidangan, keputusan Majelis
Hakim memenangkan Haji Rahmat dalam perkara itu adalah logis karena terbukti dari empat
pihak yang terlibat dalam perkara tersebut cuma pihak Haji Rahmat yang mampu menunjukan
alas hak nya yang sah atas tanah tersebut
Alas hak yang diajukan oleh Haji Rahmat ke hadapan Majelis Hakim adalah Girik
C.1730 123 Persil 17 D.1 atas nama MT.Bakrie yang diterbitkan Kantor Jawatan Pendaftaran
Tanah Hak Milik Indonesia Tahun 1957. Girik itulah yang menjadi kunci kemenangan Haji
Rahmat secara hukum karena surat tanah yang diterbitkan sebelum diundangkannya UUPA
No.5 Tahun 1960 itu adalah satu-satunya alas hak yang sah atas tanah seluas 129.500 M2
yang sebelumnya dimiliki oleh HMT.Bakrie.
Diatas tanah tersebut sempat eksis beberapa surat tanah yaitu SK.KINAG atas nama 78
(tujuh puluh delapan) masyarakat penggarap dan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik
Karyawan Departemen Luar Negeri. Namun kedua surat tanah tersebut telah dicabut dan
dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah tersebut. Sedangkan
Girik C.1730 Nomor 123 Persil 17 D.1 atas nama HMT.Bakrie adalah surat tanah pertama di
atas tanah tersebut yang meskipun sempat diambil alih statusnya oleh SK.KINAG dan Sertifikat
Hak Milik, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah
inkhract dan telah dieksekusi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, status
hukum girik tersebut hidup kembali dan menjadi satu-satunya alas hak tanah tersebut.
Keuntungan Haji Rahmat dalam proses perkara tersebut adalah Girik Asli C.1730
Nomor 123 Persil 17 D.1 tersebut berada dalam penguasaannya sehingga atas dasar hal itu
Haji Rahmat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah seluas 5 hektar yang dibelinya dari
HMT.Bakrie pada tahun 1984.
Awak media tidak berhasil memperoleh komentar dari pihak Drs. Muchdan Bakrie dan
pihak lainnya karena mereka membisu saat dimintai komentar atas putusan tersebut. (Barata/Yoyo Effendi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here