Sambut HPN 2023, PWI Pusat Gelar Dialog Kebudayaan

0
106

MEDAN, MERDEKA POS – Dialog Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang digelar di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (07/02/2023), turut meramaikan kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 mulai 7-12 Februari 2023. Sebanyak 10 kepala daerah penerima Anugerah Kebudayaan dari organisasi wartawan ini hadir sebagai narasumber.

Hadir saat itu 10 kepala daerah yang hadir pada dialog tersebut yakni Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya dan Walikota Medan Bobby Afifi Nasution, penerima penghargaan dari Sumut.

Kemudian Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo (Yogyakarta), Bupati Kuningan Acep Purnama (Jawa Barat), Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Malang Muhammad Sanusi (Jawa Timur), Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona (Lampung), Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan (Riau), Bupati Agam Andri Warman (Sumatera Barat), serta Bupati Halmahera Selata Usman Sidik (Maluku Utara) dengan masing-masing inovasinya

Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution penerima penghargaan di HPN 2023. (foto: Istimewa)
Menurut Ketua PWI Pusat Atal S Depari, penghargaan atas budaya merupakan wujud dari sebuah bangsa yang beradab. Karenanya, peran pers dalam hal menjaga serta memelihara kebudayaan juga diperlukan, sehingga tidak hanya fungsi lembaga pendidikan dan pemerintah saja, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi bersama.

Disebutkan, pelestarian budaya juga sangat erat hubungannya dengan wartawan di daerah masing-masing. Karenanya pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak melulu soal pengawasan atau kritik terhadap pemerintah atas kondisi masyarakat. Tetapi juga peduli dengan pembangunan daerahnya.

“Pers ada di berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dan kita ini adalah negara Super Power dalam bidang kebudayaan. Dan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ke-5 ini sebagai bentuk apresiasi kepada sosok bupati/walikota yang sukses menginovasi. Menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berkepribadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan. Itu tema besar kita kali ini,” ujar Atal.

Sementara Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, bahwa pers tidak seharusnya menyampaikan berita yang seringkali hanya seremonial seorang kepala daerah. Padahal, katanya, substansi dari sebuah kegiatan itu yang jauh lebih penting dan dapat bernilai di mata masayarakat daripada sekadar memberitakan kegiatan kepala daerah.

“Bicara soal kemerdekaan pers, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jangan hanya bicara kebebasan, tetapi harus bertanggung jawab, khususnya untuk kebudayaan,” sebutnya.

Dengan rasa tanggung jawab, kata Ninik, media harus mampu memelihara keberagaman, inklusif dalam pemberitaan. Ia juga berharap kepala daerah yang menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI, menentukan mekanisme strategisnya terkait dukungan kepada kebudayaan. Sehingga inovasi dapat dikuatkan dengan regulasi. (Barata)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here