Polisin Tetapkan Mantan Kades dan Bendahara Kades Tempilang Jadi Tersangka

0
150

Bangka,Merdeka Pos – Mantan Kepala Desa (Kades) Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (Babar), berinisial EP (55) dan mantan bendahara SS (48), menjadi tersangka tersangkut dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015-2016.

Hal tersebut diungkap Kapolres Bangka Barat, AKBP Agus Siswanto saat memimpin konferensi pers bersama sejumlah awak media. Selasa (31/5/22).

“Tersangka EP berperan meminjamkan dana APBDesa Tempilang TA 2015-2016, untuk kepentingan pribadi baik kepada bendahara desa. Kemudian memberikan izin pihak lain meminjamkan dana desa, serta kembali menggunakan dana desa APBDes TA 2017 dan 2018 untuk keperluan pribadinya,” ujar AKBP Agus Siswanto.

Sedangkan untuk peran SS juga diketahui melakukan hal yang serupa dengan EP, serta tidak mencatatkan keuangan terkait dana desa 2015-2016.

“Untuk SS ini tidak menyelenggarakan pencatatan keuangan secara tertib dan disiplin, serta meminjamkan dana Desa Tempilang kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi. Lalu membuat dan menyimpan cap atau stempel toko palsu yang digunakan, untuk melegalisir faktur, kwitansi atau nota belanja,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui kejadian bermula dari adanya laporan informasi dari masyarakat, mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBDes Tempilang TA 2015-2016.

“Jadi berdasarkan laporan itu penyidik melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Selanjutnya dilakukan audit penghitungan kerugian negara oleh pihak BPKP perwakilan Provinsi Babel, lalu ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 913.004.243.62,” jelasnya.

Sedangkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBDes Tempilang TA 2015-2016, penyidik telah berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 210.404.000.

“Ditemukan fakta bahwa tersangka EP ada juga meminjamkan uang dana APBDes Tempilang TA 2018, untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 330 juta dengan modus yang sama atau berulang dan tidak masuk dalam objek penyidikan,” ucapnya.

Sementara itu untuk kedua tersangka diancam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 pasal 8 Jo pasal 9 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 dirubah dan ditambah, dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 KHUPidana.

“Dengan ancaman hukuman dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun, dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta,” katanya. (MP/003)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here