5 Raperda Depok Disetujui DPRD

0
242

Depok,Merdeka Pos Online – Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan DRPD Kota Depok Tentang tata tertib disahkan dalam rapat paripurna.

Lima Raperda yang disahkan adalah Raperda Kawasan Tampak Rokok (KTR).

Raperda perubahan ketiga atas Perda Pajak Daerah , Raperda Pajak  Retribusi RSUD, Raperda Atas Perubahan Perda penyelenggaraan Bidang Perhubungan  dan Raperda perubahan Perda Retribusi Bidang Perhubungan.

Kita sudah mengesankan empat Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD kota Depok.

Setelah disahkan akan di bahas di panitia khusus.Itu pun sudah di bentuk tiga pansus “tutur wakil ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari kepada wartawan.

Perihal Raperda penyengaraan bidang Perhubungan yang mana di dalamnya terkait garasi  mobil,  Yeti mengatakan, sebelum diterapkan.Dobas Perhubungan  (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok.

Sebab masyarakat depok ini mobilisasi tinggi sehingga memiliki pribadi untuk kegiatannya.

“Saya lihat ini bukan melulu diturut tidak boleh memiliki lebih satu armada ,

Tapi juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sudah menunjang fasilitas fasilitas transportasi umum yang benar benar layak.

Aman dan bisa di rasakan masyarakat    tutur anggota DPRD  kota Depok Partai Gerindra.

Setelah disahkan Perda tersebut sambung Yeti. Peraturan Daerah itu akan di bahas oleh pansus untuk di evaluasi.

Lalu setelah di evaluasi akan diterbitkan Peraturan Walikota Depok.

“Secara otomatis harus dibarengi oleh penyediaan sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat dalam hal pengadaan dan pelayanan transportasi umum.

Karena kita tidak bicarakan dari sisi transportasi umum saja.

Tetapi kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar perempuan disabilitas, anak anak ,” kaya Yeti.

Masih ditempat yang sama kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana membenarkan jika Raperda Perhubungan tentang garasi sudah di sahkan.

Dadang juga  menambahkan,” setelah disahkan pihaknya akan menurun sosialisasi seperti apa ke masyarakat tentang penerapan peraturan daerah tersebut.

Setelah ditetapkan kita susun seperti apa sosialisasi, ita targetkan dua tahun bisa di implementasi danj kita juga menunggu hasil evaluasi dari provinsi nanti di kabarkan soal peraturan walikota yang akan disusun ;”Kata Dadang.

Tak hanya sampai disitu saja . Untuk mengempletasikan masih diperlukan perangkat lain  yaitu  peraturan walikota terkait teknis dan mekanisme pertahanan gaturanya bagi warga yang bumi memiliki garasi dan warga yang parkir di lahan fosil fasum. Tutur Dadang  ( Barata/MPO – 003)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here