Empat Lawang,Merdeka Pos – Dari sekian banyak Kepala Desa (Kades) yang terjerat kasus hukum karena dugaan korupsi Dana Desa (DD), tidak membuat seorang satu Kades di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan takut terjerat kasus dugaan korupsi. berinisial MK takut ataupun jerah. Malah sebaliknya semakin menjadi.
Informasi yang diperoleh Merdeka Pos dari beberapa tokoh masyarakat setempat, dikatakan bahwa anggaran dana desa tahun 2016 hingga 2020 diduga diselewengkan oleh MK untuk memperkaya diri sendiri.
Lanjut warga, setelah terpilih menjadi Kepala Desa, MK menempatkan keluarganya untuk menduduki jabatan penting diantaranya, Sekretaris Desa dijabat oleh istrinya dan Bendahara dijabat oleh adiknya.
Selain Sekretaris dan Bendahara, jabatan strategis lainyapun dijabat oleh keluarga dan kroni – kroninya. Ujar beberapa tokoh masyarakat ini.
Yang menjadi pertanyaan, padahal salah keponakannya sudah bertahun – tahun menjadi warga Jakarta, namun hingga sekarang masih tercatat sebagai salah satu Kaur di desa Talang Benteng dan tetap menerima gaji.
Berbagai keterangan yang dihimpunMerdeka Pos , menyebutkan sejak MK menjabat Kades 2015 silam, saat ini MK telah memiliki 1. Unit Kijang Inova, 1 Unit Colt Diesel Exsel, 1 unit Carry futura, 1 Unit Truk Hino Lohan, 10 bidang kebun, dan 18 ekor kerbau.
Masih keterangan warga bahwa di tahun 2019 lalu, kroni – kroni MK meminta biaya pemasangan pipa air bersih kepada setiap kepala keluarga 200 ribu rupiah. Setelah itu, warga masih dikenakan biaya pemakaian air sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya. Padahal data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ditahun 2019 biaya penyambungan air bersih kerumah tangga sudah dianggarkan melalui Dana Desa sebesar Rp. 35.500.000.
Bukan itu saja. Diakhir masa jabatannya, diduga masih dimanfaatkan oleh istri kades tersebut untuk meminjamkan uang Dana Desa kepada setiap warga yang membutuhkan dengan bunga 20% perbulan.
Beberapa warga dusun satu yang ditemui wartawamn di lapangan menyampaikan kekecewaannya terhadap MK.
Masalahnya ditahun 2020 sama sekali tidak ada pembangunan diwilayah mereka. Padahal katanya setiap musim penghujan tidak sedikit rumah diwilayah mereka yang terendam air.
“Terus terang pak, kami sangat kecewa dengan kades kami. Meski dia tau di wilayah dusun 1 sering kebanjiran, tapi anehnya yang dibuat selokan malah di wilayah dusun tiga persis di dibelakang rumah kades ini.” Ujar beberapa warga dusun satu yang enggan menyebutkan jati dirinya kepada wartawan
Sementara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talang Benteng, Herwan Heriadi didampingi Wakil Ketua dan dua anggota BPD lainnya, saat ditanya soal penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020, ia mengaku sama sekali tidak mengetahuinya.
“Mohon maaf pak, ujar Herwan kepada Merdeka Pos. Masalah Dana Desa kami sama sekali tidak mengetahuinya, pasalnya mulai dari pengajuan sampai pencairan kami tidak dilibatkan oleh Kades Talang Benteng. Dengan begitu kami tidak mengetahui berapa Dana Desa tahun 2020 yang diterima desa kami.” Jelas Herwan yang diamini oleh anggota BPD lainnya.
Namun ketika ditanya soal laporan yang disampaikan masyarakat kapada wartawan terkait adanya pembuatan selokan dibelakang rumah Kades yang diduga menggunakan Dana Desa tahun 2020, dia tidak membantahnya.
“Kalau pembuatan selokan dibelakang kandang sapi Kades, memang ada, tapi sebelumnya pembangunan itu tidak pernah dibahas atau bicarakan dalam Musdes.”imbuhnya.
Sementara data yang diperoleh tim Merdeka Pos dari pemerintah pusat, di tahun anggaran 2020 Desa Talang Benteng mendapat kucuran Dana Desa sebesar Rp. 932.858.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Sedangkan catatan yang diperoleh wartawan menunjukkan bahwa anggaran DD tahun 2020 digunakan oleh MK untuk membiayai berbagai kegiatan di Desa Talang Benteng sebagai berikut.
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa nonformal Milik Desa (Honor, PakaianDLL) Rp. 40.000.000.
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa nonformal Milik Desa (Honor, PakaianDLL) Rp. 25.842.000.
- Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasaranan/Alat Praga Rp.47.294.000
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – Gorong/Selokan/Parit/Drai nase DLL) Rp. 122.603.000
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – Gorong/Selokan/Parit/Drainase DLL) Rp. 22.141.000
- Pemeliharaan sistim Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) Rp.93.463.300
- Pembangnan rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (Dipilih) Rp. 71.966.200.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif Desa Rp. 52.647.000
- Penanganan keadaan darurat Rp.24.367.900
- Bantuan langsusng tunai BLT DD Rp. 419.614.600
- Pembuatan masker Rp. 12.919.000.
Namun sayangnya, dari 11 laporan diatas, terindikasi ada yang diselewengkan. Contohnya sepeti catatan laporan pada poin 1 dan 2 yakni masing – masing bernilai Rp. 40.000.000 dan Rp. 25.842.000, padahal kegiatannya sama.
Begitupun dengan poin 4 dan 5. Meski kegitannya sama, namun 2 kali dianggarkan yaitu, Rp. 122.603.000 dan Rp. 22.141.000
Terkait dengan adanya dugaan penyelewengan Dana Desa, sebagai sosial kontrol Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) akan melaporkan MK ke Kejaksaan Agung.
“Benar dugaan penyelewengan ini akan kami laporkan ke Kelaksaan anggung. Masalah ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan LAKRI lewat telepon seluler, setelah berkasnya ditandatangani Pimpinan, secepatnya kami akan menyerahkannya ke Kejaksaan agung di Jakarta.” Ujar Johnny Kuron, Wasekjen Bidang Pembinaan Anggota DPN LAKRI kepada Merdeka Pos
Anehnya, ketika ditanya berapa besaran Dana Desa yang diterima Desa Talang Benteng tahun 2020, MK enggan mengatakannya.
“Aku lupa, mohon maaf aku sedang dalam perjalanan menuju ke rumah.” Ujar MK singkat kepada wartawan sembari mamatikan telepon selulernya.
Hingga berita ini diturunkan, Kades Talang Benteng tersebut, belum dapat dikonfirmasi. (Tim)
